Simak, Ini Isi Lengkap Rekomendasi Pansus terkait Pelaksanaan Haji

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) mengungkap lima poin rekomendasi hasil kerja penyelidikan pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ketua Pansus Nusron Wahid membacakan rekomendasi tersebut dalam Rapur yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Satu isi rekomendasi ialah revisi terhadap UU Penyelenggaraan Haji dan UU Pengelolaan Keuangan Haji.

• BPKH Jadikan Ijtima Ulama Referensi Tata Kelola Dana Haji

Kemudian, Pansus merekomendasikan perlunya penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal terhadap pelaksanaan haji.

Berikut isi lengkap rekomendasi yang diterbitkan Pansus Angket Haji 2024 yang dibacakan dan disahkan dalam Rapur:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

• Sebegini Usulan Biaya Haji 2025, BPKH Ajak Masyarakat Mendaftar Sejak Muda

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.